REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

Authors

  • Rusito Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan yang mengindikasikan lambatnya perubahan  dalam reformasi birokrasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Tujuan  penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai area perubahan reformasi birokrasi. Acuan yang digunakan yaitu delapan area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana buku pedoman Menpan RB (2018:9). Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
reformasi birokrasi dilakukan melalui delapan area perubahan yaitu perubahan organisasi, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, pelayanan publik dan budaya organisasi.

References

Handayaningrat, Soewarno.1991. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta. Haji

Masagung.

Hasibuan, Malayu SP. 2015. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta. Bumi Aksara.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2018. Reformasi Birokrasi. Jakarta.

Ndraha. Taliziduhu. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta. Rineka. Cipta.

Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung. Hakim Publishing.

Siagian, Sondang. P. 2008. Filsafat Administrasi. Jakarta. PT. Gunung Agung.

Tika. Moh Pabundu. 2005. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Usman, Husaini.2013. Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara.

Peraturan dan Sumber lain Media Indonesia.

https://mediaindonesia.com (15/4/2021)

Peraturan Bupati Lebak nomor 118 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Lebak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan di Daerah.

Peraturan Presiden nomor 2009 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Additional Files

Published

30-06-2021

Issue

Section

Articles