BANTEN SURGANYA PARA KIAI, POLITIK DINASTI DAN MAFIA KORUPSI

Authors

  • Zaenudin Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Keywords:

Banten Surganya Para Kiai, Politik Dinasti, Mafia Korupsi.

Abstract

Provinsi Banten memiliki keunikan dalam batas-batas wilayahnya, keunikan ini dapat  dianalisa dengan posisi strategis banten yang memiliki batas laut yang dekat dengan perdagangan internasional di Asia yakni Singapura, Malaysia, Cina dan India dan wilayah daratannya yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Letak Banten yang strategis ini akan menambah daya tarik di dunia internasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Banten yang notabene adalah daerah yang sangat religi (patuh dan taat pada hukum Allah dan para leluhur) tetapi menjadi daerah yang sangat rawan korupsi, Banten belum menjadi daerah yang maju dan rakyatnya belum sejahtera. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran dan masukan kepada rakyat Bantensecara umum dan wabil khusus untuk para pemimpin daerah di Banten agar bekerja dengan baik untuk selalu mensejahterakan rakyatnya. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dan empirik, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maraknya politik dinasti di Banten menunjukan bahwa korupsi di Banten masih sangat tinggi. Oleh karena itu usaha pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat, ikhlas dan tulus dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh masyarakat dan yang terpenting adalah contoh dan teladan dari seluruh pemimpin K/L/I dan juga elemen masyarakat.

References

Aditjondro, George Junus, Korupsi kepresidenan; Reproduksi oligarki berkaki tiga,istana, tangsi, dan partai penguasa. Yogyakarta: Elkis, 2006.

Alatas, S.H., Korupsi: sifat, sebab dan fungsi; Penerjemah, Nirwono, Jakarta: LP3ES, 1987.

Bayley, David H., “Akibat-akibat korupsi pada bangsa-bangsa sedang berkembang”, dalam Bunga rampai korupsi; Penyunting, Muchtar Lubis dan James C. Scott., Jakarta: LP3ES, 1995.

Baderani, H., Percepatan pemberantasan korupsi: Bahan ajar diklat Prajabatan Golongan III Ex. Honorer. Banjarbaru: Badan Pendidikan dan pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2007.

Fahman, Mundzar, Kiai dan korupsi: Adil rakyat, Kiai dan Pejabat dalam korupsi.

Surabaya: Jawa Pos Press, 2004. Gunawan, Ilham., Postur korupsi di Indonesia: Tinjauan yuridis, sosiologis, budaya dan politis. Bandung: Angkasa, 1993.

Hamzah, Jur. Andi., Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Hehaahua, Abdullah., “Pemberantasan Korupsi Harus Simultan”, “Kata Pengentar”, dalam Rafi, Abu Fida’ Abdur., Terapi penyakit korupsi dengan tazkiyatun nafs (penyucian jiwa). Jakarta: Republika, 2004.

Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-------, Undang-Undang RI Nomor 201 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-------, Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Johnston, Michael., “Konsekuensi politik dari korupsi: suatu penilaian kembali”, dalam Korupsi politik; Penyunting, Mochtar Lubis. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Klitgaard, Robert., Membasmi korupsi; Penerjemah, Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Lembaga Administrasi Negara, Percepatan pemberantasan korupsi: Modul diklat Prajabatan Gol. III Eks Honorer. Jakarta: LAN, 2007.

Maheka, Arya. Mengenali dan memberantas korupsi. Jakarta: KPK, (t.t.).

McWalters, SC. Memerangi korupsi: sebuah peta jalan unutk Indonesia; Penerjemah, Joko Pitono, Nurul Retno Hapsari, Yenny Arghanty. Surabaya: JPBooks, 2006.

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2010), hlm.29.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Malang, Alumni, hal. 9

Nasharuddin Baidan& Erwati Aziz, Etika islam dalam Berbisnis, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, h. 126

Sudarto, Pemberantasan Korupsi, sinar grafika hal. 129

Mubyarto, Tahun 1980, Hal 60. Suyatno, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , Pustaka Harapan, 2005. Hal 12

Ridwan Zachrie Wijayanto, Korupsi Mengorupsi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

Indriyanto Seno Adji, Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian , Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2006.

Prinst, Darwan. Ibid, 2002 hlm 13 M. Umer Chapra, Islam and Economic Challenge, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, (1995), hlm. 220.

Andi Hamzah, 1991, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka UTama, Jakarta, hlm. 7.

WJS Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.

Fethi Ben Jomaa dari Chandra Muzaffar, 1998, New Straits Time, 23 Mei 1998, hlm. 8.

Mahathir Mohamad, 1986, The Challenge, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 143; Syed Hussein Alatas, 1999, op.cit., hlm. 62-65

Additional Files

Published

30-06-2021

Issue

Section

Articles