Kegiatan Ketahanan Pangan Hewani Dan Nabati Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Abstrak

Kegiatan Ketahana pangan hewani dan nabati desa merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mendukung program peningkatan ketahanan pangan Desa yang menjadi program strategis Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimana implementasi program ketahanan pangan hewani dan nabati desa yang bersumber dari dana APBDes yang dilaksanakan desa se-kecamatan cileles  serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji secara mendalam berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III dimana terdapat empat hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di desa yang berada dikecamatan cileles. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program ketahanan pangan hewani dan nabati desa yang dilaksankan belum optimal. Tujuan program dan kegiatan ini adalah untuk memotivasi masyarakat agar memanfaatkan lahan sebagai sumber pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dilihat dari dimensi komunikasi pada indikator transmisi dan dimensi struktur birokrasi pada indikator Standard operating prosedures (SOPs) menjadi penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut. Faktor pendukung dalam implementasi kegiatan ketahanan pangan desa ini antara lain adalah dimensi sumber daya dan disposisi yang telah berjalan dengan baik. Dimensi komunikasi hanya terdapat dua indikator saja yaitu kejelasan dan konsistensi yang telah berjalan dengan baik dan dimensi struktur birokrasi dengan indikator fragmentasi saja yang telah terlaksana dengan baik. Faktor penghambat dalam implementasi kegiatan ketahanan pangan desa ini antara lain adalah indikator lainnya pada dimensi komunikasi yaitu transmisi/penyaluran komunikasi dan indikator lainnya pada dimensi struktur birokrasi yaitu Standart Operating Procedures (SOPs). Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa selaku Implementor Agency hendaknya dapat melibatkan aktor lainnya dalam implementasi kegiatan Ketahanan pangan hewani dan nnabati desa seperti kecamatan, BPTP Lebak, organisasi kemasyarakatan/NGO, asosiasi-asosiasi yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan infrastruktur hingga pihak swasta dalam mensosialisasikan program dan kegiatan sehingga dapat berjalan lebih masif. Desa sebaiknya menyusun SOPs dan menyusun peta FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) untuk melihat daerah rentan rawan pangan agar kelompok penerima bantuan lebih tepat sasaran.